Medan – Ketua Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Sumatera Utara Hendra Hidayat, menyampaikan ucapan selamat dan sukses atas terselenggaranya forum nasional HUT APKASI ke 26 di Deli Serdang dan RAKERNAS APEKSI ke 18 di Kota Medan, akhir Juni sampai 4 Juli 2026 ini.
Keduanya dipandang sebagai wadah strategis bagi pemerintah daerah dalam memperjuangkan penguatan otonomi daerah dan pembangunan nasional yang berkeadilan.
“PGK Sumut menilai bahwa berbagai aspirasi yang diperjuangkan APKASI dan APEKSI merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam memastikan kebijakan nasional tetap berpihak pada kepentingan masyarakat”, bilang Hendra dalam diskusi di Medan, Sabtu (27/6).
Ditambahkannya, penguatan desentralisasi harus diwujudkan melalui hubungan keuangan pusat dan daerah yang lebih adil, termasuk optimalisasi Dana Bagi Hasil (DBH), penguatan Transfer ke Daerah (TKD), serta peningkatan kapasitas fiskal pemerintah daerah.
Organisasi eks aktivis mahasiswa kelompok Cipayung dan BEM ini juga mendukung evaluasi terhadap ketentuan batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen.
Menurutnya, kebijakan tersebut perlu diterapkan secara lebih fleksibel dengan mempertimbangkan kondisi riil setiap daerah.
Sebab banyak pemerintah daerah saat ini menghadapi peningkatan beban anggaran akibat pengangkatan Aparatur Sipil Negara, khususnya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yang merupakan bagian dari kebijakan nasional.
PGK Sumut menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak boleh dibiarkan menghadapi dilema antara memenuhi amanat pengangkatan PPPK dengan kewajiban menjaga rasio belanja pegawai sesuai regulasi.
Oleh karena itu, pemerintah pusat perlu memberikan solusi melalui penyesuaian kebijakan fiskal, peningkatan TKD, optimalisasi DBH, maupun relaksasi terhadap ketentuan belanja pegawai agar tidak menghambat pelayanan publik maupun pembangunan daerah.
Dia pun meyakini bahwa keberhasilan pembangunan nasional sangat bergantung pada kuatnya pemerintah daerah. Oleh sebab itu, setiap kebijakan yang berkaitan dengan desentralisasi fiskal harus dirumuskan melalui dialog yang konstruktif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan.
Sebagai organisasi kemasyarakatan yang berkomitmen pada nilai-nilai kebangsaan, PGK Sumut menyatakan dukungan penuh terhadap perjuangan APKASI dan APEKSI dalam memperjuangkan kebijakan yang lebih berpihak kepada daerah, memperkuat otonomi daerah, memberikan kepastian bagi PPPK, serta menciptakan hubungan keuangan pusat dan daerah yang lebih berkeadilan demi terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas dan kesejahteraan masyarakat.
“Kami mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan forum APKASI dan APEKSI. Semoga seluruh aspirasi yang disampaikan dapat menjadi perhatian pemerintah pusat, sehingga lahir kebijakan yang mampu memperkuat daerah, memberikan kepastian bagi PPPK, serta menjaga semangat desentralisasi sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi,” tegas mantan Ketua Umum HMI Cabang Medan tersebut.
