Banten, 10 Juni 2026 – Keresahan masyarakat Indonesia semakin memuncak. Di tengah beban ekonomi yang semakin berat, rakyat kembali dihadapkan pada kenaikan harga BBM yang berpotensi memicu lonjakan harga kebutuhan pokok. Sementara itu, nilai tukar rupiah terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat, menciptakan kekhawatiran besar terhadap stabilitas ekonomi nasional dan masa depan bangsa.
Di saat rakyat dipaksa bertahan dalam kesulitan, berbagai persoalan yang menyeret elite kekuasaan justru terus bermunculan. Dugaan praktik korupsi yang melibatkan pejabat negara kembali menjadi tamparan keras bagi kepercayaan publik. Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar: di mana keberpihakan negara ketika rakyat semakin sulit memenuhi kebutuhan hidupnya?
Presiden Wilayah BEM PTAI Banten, Muhammad Nur Hidayat, menilai bahwa situasi yang terjadi hari ini merupakan akumulasi dari berbagai kebijakan yang gagal menjawab kebutuhan rakyat dan justru memperlihatkan semakin lebarnya jarak antara penguasa dengan masyarakat.
“Rakyat hari ini dipaksa hidup dalam kesulitan. Harga-harga naik, daya beli melemah, lapangan pekerjaan semakin sempit, sementara di sisi lain kita menyaksikan berbagai kasus yang menunjukkan bagaimana kekuasaan gagal menjadi pelayan rakyat. Ini bukan sekadar persoalan ekonomi, tetapi krisis kepercayaan terhadap arah bangsa,” tegas Hidayat.
Menurutnya, berbagai polemik nasional mulai dari persoalan pembangunan IKN yang menuai banyak kritik, kondisi pasar yang bergejolak, program-program pemerintah yang dianggap belum berjalan optimal, hingga berbagai kasus korupsi yang terus terungkap, menjadi bukti bahwa rakyat memiliki alasan untuk mempertanyakan kinerja pemerintah saat ini.
“Ketika rakyat harus memikirkan bagaimana caranya bertahan hidup besok, sebagian elite justru sibuk menikmati fasilitas kekuasaan. Ketika masyarakat kesulitan mencari pekerjaan, kita justru menyaksikan praktik-praktik yang mencederai rasa keadilan publik. Ini adalah ironi yang tidak boleh terus dibiarkan,” ujarnya.
Hidayat menegaskan bahwa sejarah bangsa mengajarkan satu hal penting: setiap kali kekuasaan gagal mendengar suara rakyat, maka gerakan rakyat akan menemukan jalannya sendiri.
“Reformasi 1998 lahir bukan karena kemauan penguasa, tetapi karena keberanian mahasiswa dan rakyat yang muak melihat ketidakadilan. Hari ini situasinya berbeda, tetapi semangat perlawanannya harus tetap hidup. Ketika rakyat tercekik oleh keadaan dan pemerintah gagal menghadirkan solusi yang meyakinkan, maka mahasiswa memiliki kewajiban moral untuk bersuara,” katanya.
Ia mengajak seluruh mahasiswa, pemuda, buruh, petani, akademisi, dan elemen masyarakat sipil untuk bersatu mengawal jalannya demokrasi serta memperjuangkan kepentingan rakyat melalui gerakan yang konstitusional dan bermartabat.
“Jangan biarkan bangsa ini berjalan tanpa kontrol. Jangan biarkan suara rakyat tenggelam oleh gemuruh kepentingan elite. Pemuda tidak boleh diam. Mahasiswa tidak boleh bungkam. Ketika ketidakadilan semakin nyata, maka keberanian untuk melawan adalah bentuk kecintaan terhadap bangsa.”
Lebih lanjut, Hidayat menyatakan bahwa BEM PTAI Banten siap berada di garis depan bersama rakyat dalam mengawal perubahan.
“Kami tidak ingin menjadi generasi yang hanya menyaksikan kemunduran bangsa dari kejauhan. Kami ingin menjadi bagian dari sejarah yang memperjuangkan perubahan. Oleh karena itu, BEM PTAI Banten siap membersamai seluruh elemen masyarakat yang bergerak demi tegaknya keadilan, kesejahteraan rakyat, dan masa depan Indonesia yang lebih baik.”
“Jika suara rakyat terus diabaikan, jika kesulitan masyarakat terus dianggap biasa, jika korupsi terus menjadi tontonan tanpa perbaikan yang nyata, maka jangan salahkan apabila gelombang perlawanan rakyat kembali bangkit. Sebab sejarah selalu mencatat, bahwa perubahan besar lahir dari keberanian rakyat yang tidak lagi takut menyuarakan kebenaran.”
“Reformasi bukan sekadar peristiwa masa lalu. Reformasi adalah panggilan ketika negara mulai menjauh dari cita-cita rakyat.”
BEM PTAI Banten
