Empat Lawang – Masyarakat Kabupaten Empat Lawang turun langsung ke jalan dalam sebuah aksi penggalangan dana yang menyita perhatian publik. Aksi ini bukan sekadar kegiatan sosial, melainkan bentuk kritik terbuka terhadap Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, khususnya kepada gubernur, yang dinilai gagal menangani persoalan infrastruktur jalan selama dua periode kepemimpinannya.
Dengan membawa kardus dan spanduk bertuliskan “Donasi untuk Gubernur Sumsel”, masyarakat secara simbolis mengumpulkan uang receh sebagai bentuk sindiran tajam. Pesan yang ingin disampaikan sederhana namun kuat: jika pemerintah tidak mampu memperbaiki jalan, maka rakyat yang akan “membantu”.
Koordinator aksi, Angga, menegaskan bahwa gerakan ini lahir dari akumulasi kekecewaan yang sudah berlangsung lama. Ia mengajak seluruh lapisan masyarakat, baik tua maupun muda, untuk terus bersuara terhadap ketidakadilan yang dirasakan.
“Ini bukan sekadar aksi, ini jeritan masyarakat. Kami sudah terlalu lama dijanjikan perbaikan, tapi kenyataannya hanya tambal sulam. Jalan rusak masih menjadi pemandangan sehari-hari,” ujarnya.
Empat Lawang dinilai menjadi salah satu daerah dengan kondisi jalan provinsi paling memprihatinkan di Sumatera Selatan. Dibandingkan dengan kabupaten/kota lain, kerusakan di wilayah ini dianggap lebih parah dan seolah luput dari perhatian serius pemerintah provinsi.
Masyarakat pun mempertanyakan komitmen pemerintah. Berulang kali janji perbaikan disampaikan, namun realisasinya dinilai jauh dari harapan. Banyak ruas jalan yang bukan hanya rusak, tetapi sudah membahayakan pengguna.
“Kalau hujan, lubangnya seperti kolam. Bukan tidak mungkin bisa ‘beternak lele’. Ini bukan lagi soal kenyamanan, tapi keselamatan,” tambah Angga dengan nada tegas.
Aksi ini menjadi simbol bahwa kesabaran masyarakat memiliki batas. Ketika aspirasi tidak lagi didengar melalui jalur formal, jalanan menjadi ruang terakhir untuk bersuara.
Masyarakat Empat Lawang berharap, aksi ini dapat membuka mata pemerintah provinsi bahwa pembangunan tidak boleh timpang. Infrastruktur jalan bukan hanya soal fisik, tetapi menyangkut akses ekonomi, pendidikan, hingga keselamatan warga.
Jika kondisi ini terus diabaikan, bukan tidak mungkin gelombang aksi serupa akan semakin meluas karena bagi masyarakat, diam bukan lagi pilihan.
